Bank Dunia Proyeksikan 64,2 Persen Penduduk Indonesia di Bawah Garis Kemiskinan pada 2026

Kemiskinan Indonesia – Tingkat kemiskinan Indonesia masih tergolong tinggi apabila di bandingkan dengan sejumlah negara ASEAN dan negara lain yang menjadi pembanding. Gambaran tersebut muncul dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2026 yang di terbitkan Bank Dunia.

Berdasarkan proyeksi Bank Dunia, sekitar 64,2 persen penduduk Indonesia pada 2026 memiliki tingkat pengeluaran di bawah 8,30 dollar AS per kapita per hari. Bank Dunia menggunakan batas tersebut sebagai garis kemiskinan internasional untuk kelompok negara berpendapatan menengah atas atau upper-middle income berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2021.

Angka tersebut menempatkan Indonesia pada urutan keempat tertinggi dari 11 negara ASEAN dan negara pembanding yang tercantum dalam data tersebut. Namun, angka 64,2 persen tidak dapat langsung di samakan dengan tingkat kemiskinan resmi yang di terbitkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Proyeksi Kemiskinan Indonesia Berangsur Turun

Meski persentasenya masih relatif tinggi berdasarkan standar internasional Bank Dunia, proyeksi untuk beberapa tahun berikutnya memperlihatkan tren penurunan.

Bank Dunia memperkirakan persentase penduduk Indonesia yang berada di bawah batas 8,30 dollar AS PPP per hari akan turun menjadi sekitar 63,1 persen pada 2027. Selanjutnya, persentase tersebut di proyeksikan kembali menyusut menjadi 62 persen pada 2028.

Dengan demikian, dalam periode 2026 hingga 2028 terdapat proyeksi penurunan sekitar 2,2 poin persentase. Perkembangan ini menunjukkan adanya perbaikan secara bertahap meskipun jumlah penduduk yang belum mencapai standar pengeluaran kelompok upper-middle income masih besar.

Posisi Indonesia Dibandingkan Negara ASEAN dan Negara Peers

Jika menggunakan garis kemiskinan internasional Bank Dunia untuk kelompok negara berpendapatan menengah atas, Timor-Leste memiliki persentase tertinggi dalam kelompok negara yang di bandingkan, yakni 71,7 persen pada 2026.

India menyusul dengan 70,7 persen, sedangkan Laos berada pada angka 68,6 persen. Indonesia menempati posisi berikutnya dengan 64,2 persen.

Di bawah Indonesia terdapat Afrika Selatan sebesar 60 persen dan Filipina 56,5 persen. Sementara itu, Brasil tercatat 20,4 persen, Vietnam 17,9 persen, Argentina 14,5 persen, Thailand 10,1 persen, dan Malaysia hanya sekitar 1 persen.

Perbandingan tersebut memberikan gambaran mengenai posisi Indonesia apabila memakai standar pengukuran internasional yang sama. Namun, angka tersebut perlu di pahami sesuai dengan tujuan dan metode pengukurannya.

Angka Bank Dunia Berbeda dengan Tingkat Kemiskinan Resmi BPS

Persentase 64,2 persen yang muncul dalam proyeksi Bank Dunia bukan angka resmi tingkat kemiskinan nasional Indonesia. Bank Dunia dan BPS memakai pendekatan, standar, serta tujuan penghitungan yang berbeda.

Perbedaan tersebut juga tidak berarti bahwa data kedua lembaga saling bertentangan. Bank Dunia memakai garis kemiskinan internasional terutama untuk membandingkan kondisi masyarakat dari berbagai negara dengan tolok ukur yang seragam.

Sementara itu, BPS menetapkan garis kemiskinan nasional dengan mempertimbangkan karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Karena tujuan pengukurannya berbeda, hasil yang muncul juga tidak bisa di bandingkan secara langsung tanpa memahami metodologi masing-masing.

Untuk kelompok negara upper-middle income, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan internasional sebesar 8,30 dollar AS PPP per kapita per hari.

Nilai tersebut tidak di hitung dengan sekadar mengalikan 8,30 dollar AS menggunakan kurs dollar terhadap rupiah. Bank Dunia menerapkan konsep Purchasing Power Parity agar perbedaan harga, biaya hidup, serta kemampuan daya beli di setiap negara ikut di perhitungkan.

Setelah menyesuaikannya dengan kondisi biaya hidup di Indonesia, Bank Dunia menyebut standar tersebut setara dengan kurang lebih Rp1,512 juta per orang setiap bulan.

BPS Menggunakan Pendekatan Kebutuhan Dasar

Berbeda dengan Bank Dunia, BPS menggunakan pendekatan Cost of Basic Needs (CBN) dalam menentukan garis kemiskinan nasional.

Pendekatan tersebut memperhitungkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan. Untuk komponen pangan, BPS memakai standar kebutuhan minimum setara 2.100 kilokalori per orang setiap hari.

Adapun kebutuhan nonmakanan mencakup berbagai kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari, antara lain tempat tinggal, pendidikan, layanan kesehatan, pakaian, hingga transportasi.

BPS memperoleh data pengeluaran dan pola konsumsi masyarakat melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Survei tersebut berlangsung dua kali setiap tahun.

Sebagai contoh, Susenas pada Maret 2024 mencakup sekitar 345.000 rumah tangga yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian, survei pada September tahun yang sama melibatkan 76.310 rumah tangga.

BPS melakukan pengukuran pada tingkat rumah tangga karena anggota keluarga pada umumnya menggunakan berbagai pengeluaran dan konsumsi secara bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari.

Mengapa Persentase Indonesia Terlihat Tinggi?

Besarnya persentase penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan internasional Bank Dunia berkaitan dengan standar yang digunakan untuk kelompok negara berpendapatan menengah atas.

Bank Dunia memanfaatkan garis kemiskinan internasional sebagai instrumen benchmarking. Dengan standar tersebut, kondisi antarnegara dapat di bandingkan menggunakan acuan yang relatif seragam. Sebaliknya, garis kemiskinan nasional lebih tepat di gunakan pemerintah untuk merancang kebijakan sosial dan mengevaluasi kondisi kemiskinan berdasarkan situasi masing-masing negara.

Indonesia sendiri baru masuk kategori negara berpendapatan menengah atas pada 2023. Posisi Indonesia juga masih berada pada bagian bawah rentang pendapatan kelompok tersebut.

Bank Dunia mencatat Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia pada 2023 berada di kisaran 4.810 dollar AS. Sementara itu, kategori upper-middle income mencakup negara dengan GNI per kapita hingga kurang lebih 14.005 dollar AS.

Perbedaan rentang pendapatan yang cukup lebar tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membaca angka kemiskinan Indonesia berdasarkan standar internasional.

Ketika garis kemiskinan untuk kelompok upper-middle income di terapkan, masih banyak penduduk Indonesia yang tingkat pengeluarannya belum melewati batas tersebut. Kondisi inilah yang membuat persentasenya terlihat tinggi.

Dengan demikian, keberhasilan Indonesia masuk kategori negara berpendapatan menengah atas belum otomatis berarti tingkat pengeluaran sebagian besar masyarakat sudah setara dengan standar kehidupan yang digunakan Bank Dunia untuk kelompok tersebut.

Angka 64,2 persen lebih tepat di baca sebagai gambaran posisi tingkat pengeluaran masyarakat Indonesia jika di bandingkan menggunakan tolok ukur internasional. Sementara untuk melihat tingkat kemiskinan resmi di dalam negeri dan menjadi dasar penyusunan kebijakan nasional, indikator BPS tetap memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia.