Rehabilitasi Mangrove – Ekosistem mangrove memiliki peran yang sangat penting bagi kawasan pesisir Indonesia, terutama di wilayah Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Keberadaan hutan mangrove bukan hanya berfungsi sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari ancaman abrasi dan gelombang laut, tetapi juga menjadi habitat utama berbagai biota perairan seperti ikan, udang, dan kepiting yang bernilai ekonomi tinggi.
Bagi masyarakat pesisir, mangrove merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Banyak warga yang menggantungkan mata pencaharian dari sektor perikanan, tambak, maupun hasil laut yang keberlangsungannya sangat di pengaruhi oleh kondisi ekosistem mangrove. Oleh sebab itu, ketika kawasan mangrove mengalami kerusakan, dampaknya tidak hanya di rasakan oleh lingkungan, tetapi juga langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat sekitar.
Selama bertahun-tahun, upaya rehabilitasi mangrove di Indonesia umumnya dilakukan melalui kegiatan penanaman bibit baru. Namun, pendekatan tersebut kini mulai mengalami perubahan seiring berkembangnya pemahaman mengenai pentingnya pemulihan fungsi ekologi secara menyeluruh.
NASCLIM Perkenalkan Pendekatan Baru dalam Rehabilitasi Mangrove
Perubahan paradigma tersebut di perkenalkan melalui program Nature-Based Solutions for Climate-Smart Livelihoods in Mangrove Landscapes (NASCLIM). Program ini di jalankan oleh Global Green Growth Institute (GGGI) bersama Wetlands International (WI) di kawasan Delta Kayan-Sembakung, Kalimantan Utara, serta Delta Mahakam, Kalimantan Timur.
Pelaksanaan program mendapat dukungan Pemerintah Kanada dan berada di bawah koordinasi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Tujuan utamanya adalah membangun sistem rehabilitasi mangrove yang tidak hanya memperbaiki lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
Sebelum program tersebut hadir, pengelolaan mangrove di Kalimantan Utara masih dilakukan secara konvensional. Rehabilitasi umumnya hanya berfokus pada penanaman kembali pohon mangrove, sementara pendampingan kepada masyarakat lebih banyak berkaitan dengan administrasi kelompok.
Selain itu, hasil ekonomi dari kawasan pesisir juga belum di manfaatkan secara maksimal. Berbagai komoditas yang di hasilkan masyarakat sebagian besar hanya di konsumsi sendiri dan belum banyak di kembangkan menjadi produk bernilai tambah yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga.
AMA dan EMR, Strategi Baru Memulihkan Mangrove
NASCLIM memperkenalkan dua metode utama dalam rehabilitasi mangrove, yakni Associated Mangrove Aquaculture (AMA) dan Ecological Mangrove Rehabilitation (EMR).
Pendekatan AMA di terapkan pada kawasan tambak yang masih aktif di gunakan. Melalui sistem ini, aktivitas budidaya ikan, udang, maupun kepiting tetap dapat berlangsung tanpa harus menghilangkan fungsi ekologis mangrove. Sebaliknya, keberadaan mangrove justru di pertahankan sebagai bagian dari sistem produksi yang berkelanjutan.
Konsep tersebut memungkinkan petambak memperoleh hasil ekonomi tanpa perlu memperluas area tambak melalui penebangan hutan mangrove. Dengan demikian, keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan tetap terjaga.
Sementara itu, metode EMR di terapkan pada tambak-tambak yang sudah tidak produktif. Pendekatan ini tidak lagi menitikberatkan pada penanaman bibit dalam jumlah besar, melainkan memperbaiki kondisi alami kawasan, terutama sistem hidrologinya.
Pemulihan aliran pasang surut menjadi salah satu langkah utama agar benih-benih mangrove dapat tumbuh secara alami sesuai proses ekologis yang berlangsung di alam.
Regenerasi Alami Dinilai Lebih Efektif
Hasil penerapan pendekatan baru tersebut menunjukkan bahwa regenerasi alami mangrove mampu memberikan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi di bandingkan metode penanaman konvensional.
Ketika sistem aliran air di perbaiki, kawasan yang sebelumnya rusak mampu kembali di tumbuhi mangrove tanpa intervensi penanaman dalam jumlah besar. Kondisi tersebut sekaligus membuktikan bahwa keberhasilan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada jumlah bibit yang di tanam, tetapi juga pada pemulihan fungsi ekologi kawasan.
Selain faktor lingkungan, keberhasilan rehabilitasi juga di pengaruhi oleh tata kelola lahan yang baik dan keterlibatan aktif masyarakat sebagai penerima manfaat langsung.
Mangrove yang sehat terbukti mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan yang menjadi mata pencaharian masyarakat pesisir.
Pemandangan udara kawasan Antal, Kalimantan Utara, yang memperlihatkan bentang alam pesisir, ekosistem mangrove, dan permukiman masyarakat
Mendorong Perubahan Kebijakan Daerah
Program NASCLIM tidak hanya berfokus pada kegiatan lapangan, tetapi juga memperkuat sistem perencanaan pemerintah daerah.
Melalui Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD), pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan menyusun kebijakan pengelolaan mangrove yang lebih terintegrasi, berbasis data, dan mendukung agenda mitigasi perubahan iklim.
Program ini turut mendukung penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kalimantan Utara yang di selaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Selain itu, NASCLIM juga berkontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja Mangrove Daerah 2025–2029 sebagai pedoman pengelolaan mangrove dalam jangka menengah.
Integrasi tersebut menjadi langkah penting agar perlindungan mangrove tidak hanya bergantung pada proyek sementara, melainkan menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Mangrove Menjadi Bagian Penting Agenda Perubahan Iklim Indonesia
Indonesia merupakan negara dengan luas kawasan mangrove terbesar di dunia. Di perkirakan sekitar 3,4 juta hektare atau lebih dari 23 persen total mangrove dunia berada di wilayah Indonesia.
Keberadaan ekosistem ini memiliki kontribusi besar dalam menyerap karbon melalui mekanisme karbon biru (blue carbon). Bahkan, kemampuan mangrove menyimpan karbon di sebut beberapa kali lebih tinggi di bandingkan vegetasi daratan.
Karena itu, perlindungan dan rehabilitasi mangrove kini menjadi salah satu strategi nasional dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Pemerintah menilai rehabilitasi mangrove harus dilakukan melalui pendekatan yang menggabungkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Pendekatan tersebut di nilai lebih realistis mengingat sebagian kawasan mangrove telah lama di manfaatkan masyarakat sebagai tambak maupun lahan produksi.
Perempuan Ikut Berperan dalam Pengelolaan Mangrove
NASCLIM juga mengembangkan pendekatan Gender Equality and Social Inclusion (GESI) yang memberi ruang lebih besar kepada perempuan dan kelompok rentan dalam pengelolaan kawasan pesisir.
Melalui program Women Field School yang terintegrasi dengan Coastal Field School, perempuan memperoleh pelatihan mengenai pengelolaan sumber daya pesisir, pengembangan usaha, hingga peningkatan kapasitas organisasi.
Target program menetapkan sedikitnya 40 persen peserta pelatihan berasal dari kalangan perempuan.
Di Kalimantan Utara, keterlibatan perempuan mulai menunjukkan hasil positif. Selain aktif dalam kelompok perhutanan sosial, mereka juga berperan dalam mengolah hasil tangkapan laut menjadi berbagai produk bernilai ekonomi. Seperti sambal berbahan hasil laut, petis, hingga produk olahan lainnya yang memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga.
NASCLIM Didorong Menjadi Model Nasional
Sejak awal, NASCLIM di rancang sebagai proyek katalis yang bertujuan mendorong perubahan sistem pengelolaan mangrove secara lebih luas. Bukan sekadar menjalankan rehabilitasi di lokasi tertentu.
Berbagai pengalaman dari Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur di harapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), hingga pengelola kawasan pesisir di berbagai wilayah Indonesia.
Pembelajaran tersebut juga menjadi bagian dari penyusunan Peta Jalan Ekosistem Karbon Biru Nasional yang melibatkan berbagai kementerian terkait.
Apabila model rehabilitasi berbasis AMA dan EMR berhasil di terapkan secara luas, Indonesia berpeluang memperkuat perlindungan kawasan mangrove sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pendekatan ini membuktikan bahwa konservasi lingkungan tidak harus bertentangan dengan aktivitas ekonomi. Melainkan dapat berjalan beriringan melalui tata kelola yang berkelanjutan.
